Capai Progres 25%, Pembangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN Ditargetkan Rampung Sebelum HUT RI 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan perkembangan terkini dari pembangunan infrastruktur Istana dan kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditargetkan rampung sebelum Hari Ulang Tahun RI ke – 77 tahun 2024.

Kementerian PUPR melaporkan saat ini pembangunan infrastruktur Istana dan kantor Presiden di IKN telah mencapai progres sebesar 25 persen.

Adapun proyek infrastruktur Istana dan kantor Presiden ini merupakan bagian dari pembangunan IKN tahap 1 yang kini tengah berlangsung.

Dimana secara keseluruhan, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah melaporkan pembangunan IKN tahap 1 tersebut telah mencapai progres sebesar 43 persen.

Selain Istana Negara, Pembangunan tahap 1 ini juga termasuk empat Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) yang diperkirakan bisa selesai sebelum 17 Agustus 2024 yakni Gedung Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Koordinator PMK.

Dalam pembangunannya, empat gedung Kemenko tersebut menerapkan prinsip – prinsip Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas.

Dimana prinsip – prinsip Bangunan Gedung Hijau yang diterapkan meliputi efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan sampai dengan pengelolaan air limbah dan sampah secara efektif dan efisien.

Sementara prinsip – prinsip Bangunan Gedung Cerdas yang diterapkan meliputi sistem bangunan pintar yang terkoneksi internet dan standardisasi sistem penguncian cerdas. 

Pembangunan gedung Kemenko merupakan sarana utama dan infrastruktur dasar yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Sebagai sarana utama, empat gedung Kemenko tersebut harus rampung pada tahun depan dalam rangka mendukung pemindahan awal ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap Otorita IKN Nusantara bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat sesegera mungkin menuntaskan hal – hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di IKN.

Guna mendukung pembangunan IKN, pemerintah saat ini juga masih terus bekerja keras mendatangkan investor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini sesuai dengan komitmennya yang tidak ingin membebankan APBN dalam pembangunan IKN.

Hingga saat ini, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono melaporkan bahwa terdapat 260 perusahaan yang menyampaikan surat minat untuk berinvestasi di IKN.

Dari jumlah perusahaan tersebut, ada sebanyak tujuh perusahaan yang telah sampai pada fase kesepakatan komitmen seperti Ciputra Group yang berkomitmen untuk investasi dan bangun.