Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabarnya akan menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan layak huni melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk anggaran tahun 2023.
Nantinya jumlah kuota akan bertambah menjadi 220 ribu unit pada TA 2023. Angka ini meningkat sebesar 20 ribu unit dari kuota tahun 2022 yang sebanyak 200 ribu unit.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.
Herry menyebut penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP ini nantinya juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 yang sebesar Rp 23 triliun menjadi Rp 25,18 triliun.
Selain itu, program FLPP TA 2023 ini juga akan disertai dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220 ribu unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliu
Selain tambahan kuota penerima bantuan pembiayaan rumah, pada TA 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun untuk 54.924 unit.
Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun. Adapun rinciannya yakni sebesar Rp29,53 triliun bersumber dari APBN dan sisanya sebesar Rp 4,64 triliun bersumber dari dana masyarakat.
Terhitung hingga 31 Agustus 2022, Realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA 2022 untuk program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP tercatat sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14% dari target 200.000 unit dengan penyerapan anggaran sebesar Rp14,6 triliun atau 63,91% dari Rp23 triliun.
Sedangkan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tercatat telah terealisasi sebanyak 5.042 unit atau sebesar 69,23% dari target 7.283 unit dengan penyerapan anggaran sebesar Rp196,5 miliar atau 67,44% dari Rp291,4 miliar.
“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry TZ.
Program bantuan pembiayaan rumah dari Kementerian PUPR ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan yang layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog). Pada tahun 2021, backlog perumahan telah mencapai angka sebesar 12,7 juta dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 640.000 orang setiap tahunnya.
