Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 392,02 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun depan sesuai yang tertuang dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, pipa gas, hingga bandara.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata anggaran infrastruktur tersebut salah satunya dialokasikan ke belanja pemerintah pusat sebesar Rp213,39 triliun yang meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp189,21 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp24,17 triliun.
Kemudian, dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 93 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 85,7 triliun.
Beberapa kementerian ditugaskan untuk menjalankan kegiatan dengan anggaran di bidang infrastruktur tersebut. Salah satunya yang memperoleh anggaran pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anggaran untuk PUPR tersebut nantinya akan digunakan mempercepat pembangunan jalan baru sepanjang 489,09 kilometer (km) dan jalan bebas hambatan sepanjang 49 km.
Adapun rincian kegiatan lainnya yang dilakukan PUPR dengan anggaran tersebut yakni sebagai berikut :
– Pembangunan 10.372 meter jembatan baru,
– Pembangunan 3.511 unit rumah susun baru,
– Pembangunan 3.361 unit rumah khusus baru,
– Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 1.799 liter per detik,
– Pembangunan 23 unit bendungan yang dimana sebanyak 13 bendungan diantaranya akan diselesaikan tahun depan dan pembangunan baru sebanyak 7 unit bendungan.
– Pembangunan dan rehabilitasi masing-masing sebesar 6.900 hektar dan 98.700 hektar jaringan irigasi.
Tak hanya PUPR, anggaran infrastruktur tersebut juga dialokasikan kepada beberapa kementerian lainnya yakni
– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan 6.724 km jalur kereta, 6 lokasi bandara baru, dan 8 pelabuhan penyeberangan baru.
– Kementerian ESDM untuk mendistribusikan konverter kit BBM ke BBG kepada petani dan nelayan sebanyak 43.560 unit, melanjutkan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap I yaitu ruas Semarang-Batang dengan panjang 62,4 km dan akan disusul tahap II. Serta untuk pembangunan PLTS rooftop sebanyak 144 unit.
– Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Infrastruktur tersebut terdiri dari pembangunan BTS last mile baru di 332 lokasi, penyediaan 9.755 titik akses internet baru, penyediaan kapasitas satelit sebesar 37 gbps, dan pembangunan data center nasional di 2 lokasi.
– Kementerian Pertanian untuk pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 3.213 hektar lahan, embung pertanian sebanyak 391 unit, dan optimalisasi lahan sebanyak 521 km persegi.
Isa menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun depan ini merupakan upaya akselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia serta mendukung transformasi ekonomi seperti bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.
